Lapor Ada Kecurangan, Empat Cakades Datangi Dinas PMD

SAROLANGUN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap III di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Kamis (2/8) pekan lalu, diikuti lima Calon Kades (Cakades). Namun, dalam pilkades tersebut diduga ada kecurangan.

Terlebih lagi karena munculnya protes dari empat Cakades dengan alasan banyaknya temuan dugaan ketidakberesan pelaksanaan Pilkades.

Seperti panitia penyelenggara yang tidak mengantongi SK dan temuan lain. Diantaranya dugaan kecurangan panitia, hingga dugaan rekayasa penghitungan suara hasil e-voting.

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Mulyadi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kekayaan Desa (KD) Kaprawi, mengatakan, empat orang Cakades telah menemuinya dalam rangka meminta petunjuk dan saran.

Awalnya bermaksud menyerahkan laporan keberatan atas hasil Pilkades Pulau Pandan yang menurut Cakades penuh kecurangan dan rekayasa panitia.

"Empat Cakades sudah mendatangi saya, awalnya bermaksud menyerahkan laporan keberatan dan tuntutan. Mereka saya sarankan untuk melalui tahapan berjenjang,” kata Kaprawi, Kamis (9/8).

Menurut Kaprawi, keberatan Cakades adalah hal yang wajar. Namun, keberatan tersebut harus melalui prosedur yang tepat.

“Bila ada keberatan itu wajar. Yang penting lalui prosedur yang tepat,” katanya.

Kaprawi, mengatakan, dalam Pilkades dirinya bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkades sesuai Peraturan Bupati Sarolangun (Perbup).

“Kami memfasilitasi saksi dan calon, sesuai mekanisme dan tahapan menurut Peraturan Perbup nomor 34 tahun 2018,” jelas Kaprawi.

Namun pihaknya tetap menampung keluhan para Cakades, kalau tidak puas dengan hasil pemilihan bisa berpotensi ke ranah hukum.

“Opsi pemilihan ulang tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh,” jelas Kaprawi.

Ia menyarankan para Cakades menyelesaikan permasalahan secara berjenjang dan bertahap, yakni penyelesaian di tingkat panitia pemilihan tingkat desa, BPD dan kecamatan.

“Silakan ajukan keberatan dan tuntutan ke KPPS, PPS, BPD dan camat, kita tunggu apa keputusan camat,” tuturnya.(*)