Breaking

Sabtu, 19 Oktober 2019

Dihari Ke-2 Bawaslu Kota Sungai Penuh Gelar Rapat Koordinasi Dengan Mitra Kerja Bawaslu Kota Sungai Penuh





Sungai Penuh - Bawaslu Kota Kota Sungai Pemuh melakukan evaluasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama mitra kerja dalam rangka menyongsong pemilihan umum kepala daerah tahun 2019 mendatang. Peserta menyoroti SDM pengawas pemilu dan peraturan regulasi yang digunakan.
 
Bertempat di salah satu hotel di Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai penuh melakukan rapat evaluasi pengawasan Pemilu tahun 2019 Bawaslu kota Sungai Penuh bersama mitra kerja dalam rangka menyongsong pemilihan kepala daerah tahun 2020. 

Dalam dalam pertemuan tersebut diisi oleh para komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh,Kpu Kota Sungai Penuh,Polres Kerinci,Kesbangpol dan Sejumlah Ormas Mahasiswa Dalam Kota Sungai Penuh.Dalam rapat tersebut diagendanya  adalah mengevaluasi setiap divisi yang ada di Bawaslu. 

Ada beberapa hal yang menarik yang menjadi sorotan peserta diskusi diantaranya adalah soal SDM penyelenggara pengawasan kemudian tentang regulasi dan yang ketiga tentang nomenklatur Bawaslu atau Panwaslu. 

Nadia Vila koordinator divisi SDM dan organisasi mengatakan bahwa SDM penyelenggara menjadi modal utama sukses tidaknya pelaksanaan pemilu yang mereka awasi. 

"Dalam evaluasi yang kami lakukan bahwa SDM penyelenggara menjadi penentu sukses tidaknya Pengawasan penyelenggaraan pemilu," ujar nadia vila,Minggu (20/10/2019).

SDM yang profesional yang dimiliki Bawaslu akan memudahkan kerja profesional mereka, memudahkan memahami dan menguasai aturan pengawasan, memudahkan koordinasi dan menjamin untuk melakukan penindakan. 

Tidak itu saja, Ketua KPU Kota Sungai Penuh Ir.Irwan juga mengungkapkan kendala mereka merekrut SDM tenaga teknis ditingkat PPk dan PPs.Dimana disyaratkan minimal berusia 25 tahun. Sedangkan keinginan komisioner bisa lebih muda lagi antara 20-23 tahun. 

"Usia 25 tahun itu sudah masuk usia kerja produktif. Banyak yang tidak bersedia menjadi tenaga teknis, Ini menjadi kendala kami,Namun demikian,kami sudah berusaha untuk menyurati kampu-kampus di kota Sungai Penuh untuk dapat terlibat di Pemilu 2020 nanti," ujar Irwan.

Lalu, Jamiral, Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh juga mengungkapkan bahwa banyak keluhan soal regulasi yang digunakan. Terutama menyaol tentang Zonasi pemasangan APK atau APS. Lalu, polemik soal APK atau APS. 

"Soal regulasi ini juga kedepan akan kita pinta lebih dimantapkan lagi oleh KPU. Sehingga kedepan tidak menimbulkan polemik," katanya. 


Demikian pula dengan nomenklatur untuk melakukan pengawasan pada Pemilukada  serentak 2020 mendatang. Dikatakan jamiral bahwa mereka sudah mendapat informasi bahwa sudah ada upaya revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Atau nanti akan diterbitkan produk hukum baru yang akan digunakan untuk legalitas pengawasan Pemilukada serentak 2020. 

"Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Bawaslu RI. Salah satunya adalah pengajuan revisi terbatas UU Pilkada," terang jumiral.

Pada kesempatan itu juga, Ari mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja dari Pemerintah Kota Sumgai Penuh Sehingga tugas pengawasan, dan penertiban atau penindakan bisa berjalan dengan baik. Berkat kerjasama dengan Polres Kerinci,RNI,Kesbangpol, Satpol PP.(die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman