Breaking

Rabu, 09 Oktober 2019

Nah,Aturan Perwako, Bakal Calon Kades Tidak Pernah Di Sanksi Adat Dan Pengurus Parpol




Sungai Penuh,- Aturan dalam Pemilihan Calon Kepala Desa serentak yang akan digelar pada tanggal 20 oktober dikota sungai penuh menerapkan aturan perwako yang dinilai multi tafsir.Seperti halnya pada perwako poin N menyebutkan,tidak sebagai pengurus partai politik dan pada poin R menyebutkan tidak pernah dikenai sanksi adat/lembaga adat dijatuhi hukuman adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat domisili asal calon dalam bentuk tertulis.Hal ini tanpa ada penjabaran dan penjelasan.

Salah satu bakal calon kepala desa sumur anyir ardi kepada media ini mengatakan,bahwasannya salah satu bakal calon kepala desa sumur anyir ada yang pernah di hukum adat yang di sanksi dirumah adat,kemudian juga ada yang terlibat pengurus partai politik dengan SK berlaku sampai tahun 2020.

"inikan sudah jelas,yang dihukum siapa yang menhukum siapa,dan di denda dirumah adat lho,kalau mengacu perwako juga sudah jelas terang benderang,kemudian keterlibatan partai politik juga ada,bahkan masa bhaktinya dalam SK terlampir sampai 2020,permasalahan nya,apakah dengan mengundurkan diri dari pengurus parpol boleh mencalonkan kepala desa? tapi ini yang tidak dijelaskan secara detail dalam perwako seperti halnya persyaratan untuk ASN,kita minta panitia harus tegas menyikapi permasalahan ini,"ungkap ardi.

sebelumnya kabid pemdes zaini ahmad dikonfirmasi mengatakan,tetap mengacu pada aturan Perwako.

" ya, kita tetap mengacu dengan aturan perwako tang telah ada,karena dalam peraturan walikota itu prinsipnya global,"ungkap zaini.(tune)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman