Breaking

Senin, 15 Juni 2020

Dugaan Dana 'Tanpa SPJ' Dinas Perkim Kota Sungai Penuh Diujung Tanduk





Sungai Penuh – Dana kegiatan Dinas Perumahan dan Pemungkiman Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2018 dan 2019 kini menjadi ‘gonjang ganjing’ dikalangan PNS Kota Sungai Penuh.

Dana milyaran rupiah yang dikelola raib tanpa SPJ. Menyeruak kabar,  proses pencairan anggaran ke Badan Keuangan Daerah tanpa melalui prosedur. Informasinya,  anggaran yang sudah menjadi silfa juga dicairkan tanpa adanya bukti fisik kegiatan.


 
“Iya,  kegiatan konsultan (jadi silpa) dicairkan. Kita juga heran, kenapa BKD bisa mensetujui pencairan dana itu tanpa bukti fisik. Bukan dibidang ini saja, dibidang lain juga ada. Sekarang diperiksa khusus oleh inspektorat,” ujar sumber.



“Tahun 2018 parah juga. Banyak temuan BPK,  tahun ini lebih banyak lagi. Usut saja sampai tuntas, ” ujarnya.

Dana tahun 2019, dikatakannya, kegiatan proyek swakelola dilakukan tidak sesuai dengan RAB,  seperti proyek jamban, bedah rumah dan lainnya.

“Banyak disini.  Semuanya banyak masalah” ujar sumber.

Kepala Inspektorat Suhatril membenarkan bahwa Inspektorat sedang melakukan audit. Namun, dirinya membantah melakukan audit khusus di Dinas Perkim.

“Tidak ada audit khusus. Kita melakukan audit reguler. Audit itu biasa dilakukan, ” ujarnya dikonfirmasi adanya informasi bahwa instansinya melakukan Audit khusus. 



23 Saksi Telah Diperiksa


Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh terus memeriksa saksi - saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Sungai Penuh. 

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sungai Penuh, Sudarmanto, beberapa waktu tyang lalu. Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi.

"Jumlah saksi yang telah diperiksa sampai dengan hari ini berjumlah 23 orang, termasuk dengan Kadis Perkim,  bendahara dan sejumlah pegawai di sana," sebutnya. 

Sudarmanto menyebutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi akan dilanjutkan minggu depan. 

"Ya minggu depan kita akan kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi untuk dimintai keterangan," ungkapnya. 

Ditanya terkait dengan informasi pihak penyidik Kejari Sungai Penuh telah menetapkan tersangka, Kasi Pidsus menyebutkan belum ada. "Untuk tersangka belum ada, kita masih melengkapi data," jelasnya.

Belum lama ini, pihak Kejari Sungai Penuh juga telah mengeledah kantor Perkim Sungai Penuh dan membawa beberapa berkas dari kantor Perkim ini.

Sementara itu, terkait dengan kasus dugaan korupsi dana di Dinas Perkim Sungai Penuh, salah seorang sumber mengungkapkan, hingga sejauh ini, indikasi dugaan kerugian Negara lebih Rp 3 miliar. 

“Nampaknya indikasi dugaan dana rutin kantor diluar proyek lebih 3 miliar tidak jelas,“ ujar sumber.

Disebutnya lagi, bahwa pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga telah memanggil Kadis Perkim dan Kaban Keuangan Daerah. “Kadis Perkim dan staf dipanggil oleh Kejaksaan Sungai Penuh,” sebutnya. 

Untuk diketahui, dana kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019, kini menjadi persoalan dikalangan PNS Kota Sungai Penuh. Bagaimana tidak, dana senilai miliaran tersebut, selain raib tanpa SPJ, juga proses pencairannya juga diduga tak melalui prosedur.(Die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman