Breaking

Selasa, 11 Agustus 2020

Menimalisir Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPUD Kota Sungai PenuhGPenuh Bimbingan Teknis


SungaiPenuh,-KPU Kota Sungai Penuh terus melaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Kali ini tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Kota Sungai Penuh adalah Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Kode Etik Dan Sengketa Pemilu yang diadakan di aula Kantor KPU Kota Sungai Penuh selama Dua Hari berturut-turut.

Acara tersebut, Diikuti oleh seluruh Ketua PPK, Divisi Hukum dan SDM yang ada di 8  Kecamatan Kota Sungai Penuh.Acara Bimbingan tersebut dibuka langsung  oleh Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Ir. Irwan. Sementara pemateri Bimbingan dilaksakan oleh Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sungai Penuh yakni, Johandra S.HI.

Johandra Kordiv Hukum KPU Kota Sungai Penuh ini  mengatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penanganan pelanggaran Administrasi, kode etik dan sengketa Pemilu penyelenggara badan adhock dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan.

“Setiap penyelenggara harus tahu tentang pentingnya menjaga kode etik penyelenggara sebagai marwah dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Dan juga untuk meminimalisir potensi pelanggaran Pilkada 2020 di tingkat penyelenggara Adhock, ” Imbuhnya.

Lebih jauh dalam menghadapi kontestasi pilkada Desember 2020 Johandra menekankan agar para penyelenggara bisa tetap menjaga integritas dan dengan adanya Bimtek ini penanganan terhadap pelanggaran bisa lebih dikuatkan lagi.

“Untuk menjaga integritas penyelenggara badan adhock khususnya PPK,Pps, dan KPPS dalam mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020,” Tandasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tdk patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Harapan yang terbesar tentunya dengan selesainya bimtek kode etik ini akan menambah pemahaman dan pengetahuan teman-teman PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan untuk suksesnya pilkada tahun 2020,” Tutupnya.(Die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman