Breaking

Selasa, 10 November 2020

Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Paling Serumpun Diduga Dikerjakan 'Asal Jadi'

 


SUNGAI PENUH, WN – Pekerjaan pembangunan proyek fisik Dinas PUPR Kota Sungai Penuh diduga banyak yang amburadul dan terkesan asal jadi.


Hal ini disampaikan Zafrianto, warga Desa Tanjung Muda, mengomentari pembangunan penahan (Pelapis) tebing dengan papan merek yang di luar dari kebiasaan.Pantauan awak media di lokasi proyek, pengerjaan pembangunan Penahan Tebing di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang (9/11/2020), belum terpasang papan merk pekerjaan. Namun, setelah ‘diributkan’ oleh salah seorang warga setempat, pelaksana proyek akhirnya memasang papan merk yang dinilai asal-asalan tersebut. Tampak di papan, tidak tertera perusahaan kontraktor yang menjadi pelaksana proyek.


Selain itu menurut Zafrianto, akibat jebolnya tanggul galian proyek ini, sawah warga yang hampir panen tenggelam lebih dari 10 Ha, ini membuat warga gagal panen. “Kepada pelaksana proyek ini kami minta bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian kami atas nama warga,” kata Zafrianto.




Terkait siapa yang menjadi kontraktor pelaksana proyek ini, Zafrianto menyebut nama seorang ajudan Walikota Sungai Penuh berinisial B.


“Ini proyek yang sering ke sini (ke lokasi-red), adalah ajudan Walikota berinisial B, diduga ini proyek join antara B dengan oknum Kades Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung. Sebab oknum Kades itu masih ipar dari B,” jelasnya.


Terpisah, masih soal proyek ini, Musyahril mantan Kades dan tokoh masyarakat Paling Serumpun sempat adu mulut dengan seorang oknum anggota DPRD Kota Sungai Penuh berinisial DY. Musyahril menanyakan, kapan proyek ini dianggarkan dan berapa jumlah dananya. “Saya tidak tahu,” jawab DY singkat.Hal ini akhirnya memicu terjadinya adu mulut antara Musyahril dan DY. “Semestinya anda tahu hal itu, jadi kerja anda di DPRD itu apa ?mengesahkan dan mengawasi anggaran itu merupakan tugas anda kan,” tukas Musyahril.


Kemudian Musyahril kepada awak media mengatakan, bahwa kurangnya perencanaan dari pihak PUPR, lemahnya pengawasan dari legislatif, menjadi salah satu sebab terjadinya pengerjaan asal jadi. “Jangan – jangan ini proyek siluman, sebab tidak ada papan nama, kemudian ada papan nama tapi tidak ada nama perusahaan dan jumlah dana yang digunakan. Ada nama dan jumlah dana, namun tidak ada tanggal masa pengerjaan kontrak ini dimulai serta berapa jumlah volumenya. Dalam hitungan jam berganti – ganti merk, jadi wajar kalau saya katakan diduga ini proyek siluman,” tutup Musyahril.(red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman