Breaking

Kamis, 18 November 2021

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Gelar Penyuluhan Hukum Di Lingkungan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLTA se Kabupaten Kerinci Tahun 2021.


Kerinci,- Kamis tanggal 18 Noember 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Aula Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kec. Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Adapun yg menghadiri kegiatan tsb adalah:

Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Bapak Ristopo Sumedi' SH, MH sebagai Narasumber, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh Soemarsono, SH sebagai Pemateri, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLTA se- Kabupaten Kerinci, Para Kepala Sekolah SMAN se- Kabupaten Kerinci.( Terdiri dari 14 Kepala Sekolah), Para Kepala Sekolah SMKN se- Kabupaten Kerinci (terdiri dari 6 Kepala Sekolah).


Pada acara tersebut diawali dengan sambutan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLTA se- Kabupaten Kerinci.Pada kesempatan tersebut, meminta kepada pihak Kejari Sungai Penuh memberikan solusi hukum terkait pengelolaan dana BOS, mencegah terjadinya pelaksanaan kegiatan pungli di Sekolah, keresahan pihak sekolah terhadap pihak oknum LSM yg sudah mengganggu kegiatan belajar di sekolah.

Kemudian  dari Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. (Ristopo Sumedi, SH, MH) dalam sambutannya menerangkan,
Pada intinya menjelaskan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan RI baik selaku penyidik, penuntut umum, Jaksa Pengacara Negara dan Eksekutor pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sehubungan dg hal tersebut pihak Kejaksaan dalam ini membuka pintu memberi bantuan hukum ataupun pendapat hukum jika ada permasalahan- permasalahan hukum terkait pembangunan infrastruktur pihak sekolah.

Adapun materi penyuluhan yg disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh (Soemarsono, SH)  adalah menerangkan  tentang:
1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana Boss.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Pada intinya, Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh Soemarsono , SH mengharapkan pihak Kepala sekolah dan Komite sekolah mempelajari dan melaksanakan aturan-aturan yg disampaikan diatas sehingga tidak terjadi adanya penyimpangan baik dalam pengelolaan Dana BOS atau penyimpangan pungli uang komite di sekolah yg muaranya nanti akan terjadi tindak pidana korupsi.

"Pada kesempatan ini, kita benar-benar membuka audiensi kepada pihak sekolah agar nantinya terhindar dari permasalahan hukum dalam menggunakan dana BOS,"ungkap kasi intel.(die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman