Breaking

Jumat, 26 November 2021

Kejaksaan Sungai Penuh Gelar Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Air Teluh


SUNGAI PENUH – Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 14.00 Wib telah dilaksanakan serah terima Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 – 2018.

Kasi intel kejaksaan sungai penuh, Soemarsono menyampaikan, Bahwa penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 – 2018 dilakukan oleh Penyidik Polres Kerinci kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, di Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Arbain bin Sukarno dan Resi Vernandes bin Mat Zen melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh .

Pada Tahun 2017 – 2018 Desa Air Teluh memiliki anggaran desa yang terdiri dari Tahun 2017 sejumlah Rp.1.258.736.300,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Tahun 2018 sejumlah Rp.1.599.907.293,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Soemarsono Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menjelaskan, ditemukan penyimpangan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut secara melawan hukum.

“Yaitu Pembelian tanah untuk pembangunan gedung seni dan budaya serta pembangunan Gedung seni dan budaya yang anggarannya telah dicairkan namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif). Ditemukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilampiri dengan bukti
pertanggungjawaban (SPJ),” jelasnya.

Dikatakan lagi bahwa, terrdapat kekurangan volume terhadap beberapa pekerjaan fisik dan kelebihan pembayaran honor Lembaga-lembaga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Ditemukan adanya silpa anggaran Desa yang belum disetorkan ke kas Desa, namun anggaran tersebut sudah dicairkan dari Kas Daerah Kota Sungai Penuh,” ungkapnya.

Bahwa perbuatan Arbain Bin Sukarno (Kepala Desa Air Teluh Tahun 2012-2018),
dan Resi Vernandes Bin Mat Zen (Sekretaris Desa Air Teluh Tahun 2015-2020), diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.(die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman