Breaking

Kamis, 04 November 2021

Pengadaan Baju Dinas Guru Di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Senilai Rp 716 Tuai Sorotan


Sungaipenuh- Proyek pengadaan pakaian Dinas harian (PDH) untuk ASN, guru-guru di Kota Sungaipenuh diduga timbul masalah. Pasalnya, Bulan Februari 2021 di masa jabatan Walikota Sungaipenuh AJB, tender lelang pengadaan tersebut sudah digelar oleh ULP Kota Sungaipenuh.

Setelah Penitia ULP Pokja Kota Sungaipenuh mengumumkan pemenang pada satu perusahaan yaitu, CV Masagi beralamat Bogor, Jawa Barat ini satu-satu perusahaan pemenang tender dengan nilai Rp 716 juta.

Menurut data yang dihimpun media ini, sesuai dengan kontrak 120 hari terhitung dari Maret 2021, akhir penyelesaian pekerjaan bulan september. Namun, realisasi pengadaan terindikasi pada bulan November 2021 ini 0 persen. Alias belum ada pakaian yang selesai untuk dibagikan ke guru-guru.

“Katanya ada pengadaan pakaian dinas, iya, sampai awal bulan November 2021 ini belum ada yang siap atau belum ada kita terima pakaian dinas harian dari Dinas Pendidikan Kota Sungaipenuh,” ungkap salah seorang guru SMP yang namanya enggan ditulis kepada media ini, Kamis (4/11/2021).

Informasi terakhir, Dinas Pendidikan Kota Sungaipenuh mengintruksikan kepada guru yang belum mengukur baju, agar mengukurnya ke salah satu penjahit di Sungaipenuh.

“Baru-baru ini, pihak dinas minta guru mengukur baju ke salah satu penjahit di simpang lima,” ucapnya, kemarin.

Terkait hal tersebut, Rahmil selaku Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) pengadaan barang dan jasa proyek pakaian dinas guru tersebut ketika dikonfirmasu mengatakan, bahwa kegiatan proyek di perpanjang kontrak.


“Kalau ndak salah diperpanjang kontrak… bisa konfirmasi ke dinas.. soalnyo ndak awak yang tanda tangan kontrak,” kata Rahmil.

Ditanya siapa yang menandatangan perpanjangan kontrak? Rahmil terkesan tidak mengenal siapa orangnya. Apakah Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangan perpanjangan kontrak? “Wak cek dulu,” singkat rahmil melalui, whatsApp.

Sementara, Hadiyandra Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungaipenuh ketika di konfirmasi indojatipos.com melalui whatsApp belum memberi tanggapan. Meski pesan whatsApp telah dibaca. Hadiyandra terkesan bungkam.

Diketahui, sesuai kontrak 120 hari. Terhitung dari bulan maret. Jika habis masa kontrak boleh diperpanjang setengah dari kontrak 60 hari terhitung Juli. Kalau tidak juga siap maka perusahaan dikenakan denda paling lama selama 30 hari sampai pemutusan kontrak.
Jika diputus kontrak terdapat kerugian negara yang tertuang pada Perpres nomor 12 tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(die)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman